Apakah sebenarnya sekolah sudah siap dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka?
Dilansir dari ditpsd.kemdikbud.go.id, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Dalam kurikulum merdeka juga dikenal adanyan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Dimana sekolah semestinya menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan P5. Alokasi waktu untuk kegiatan P5 yang ditetapkan pemerintah adalah 20% dari total JP per tahun untuk SD, 25% dari total JP per tahun untuk SMP, dan 30% dari total JP per tahun untuk SMA.
Fakta di lapangan, masih ada sekolah yang ‘menerapkan kurikulum merdeka’ namun penyelenggaraan P5nya tidak berjalan. Para guru mengaku masih bingung dengan kurikulum merdeka. Pihak sekolah seolah sedikit ‘terpaksa’ menerapkan kurikulum merdeka. Para guru hanya mendapat pelatihan selama beberapa hari ditambah di desa masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Oleh karena itu, sebenarnya masih ada sekolah yang belum benar-benar siap menerapkan kurikulum merdeka, namun mau nggak mau harus menerapkannya.
Kurikulum merdeka mungkin saja bagus jika diterapkan di sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas belajar memadai dan juga kualitas gurunya yang mumpuni. Namun tidak dengan beberapa sekolah-sekolah di pedesaan.
Sayangnya pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut. Apakah pemerintah tahu beban yang dirasakan guru di lapangan? Segala bentuk laporan memakai aplikasi. Guru yang sudah tua pun hanya bisa pasrah.
